Ondersteuning Bewoners rond Kentingan Baru (Dukungan Warga disekitar KENTINGAN BARU)

PERSEPSI PRAKTISI HUKUM TENTANG WARGA YANG BERMUKIM DI LAHAN  KENTINGAN BARU SURAKARTA

Posted: 18 April 2011 in KP Hadiwidjojo,SH

0

A. LOKASI KENTINGAN BARU
Kentingan baru merupakan salah satu permukiman Magersari di wilayah Surakarta yang terletak di sebelah timur Universitas Sebalas Maret. Magersari adalah daerah atau lahan yang didiami warga secara turun menurun atas dasar Palilahdalem dari  Pemilik Eigendom  yang  mempunyai izin resmi mendirikan bangunan dari Pemilik Hak Eigendom dan dari Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dimana pada umumnya dibangun di atas lahan Pemilik Hak Eigendom atau diatas lahan yang  jelas pemiliknya, yang dikategorikan lahan negara. Kentingan Baru terletak pada lintang 7°33’34.60″S dan 110°51’36.67″E. Kentingan Baru merupakan permukiman sengketa antara pemerintah dan penduduk yang bermukim di wilayah tersebut. Lokasi dan batas-batas dari Kentingan Baru dapat dilihat pada citra di bawah ini:
Gmb1: Lokasi daerah Kentingan Baru
Sedangkan pola perkembangan permukiman di Kentingan Baru adalah triangle development yaitu perkembangan permukiman dengan pola segitiga. Pola ini terbentuk sebagai hasil perpotongan antara tembok batas sebelah timur UNS dengan jalan penghubung antara daerah belakang kampus dengan jalan raya depan kampus. Pola permukimannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gmb 2: Pola Triangle Development di Kentingan Baru

B. SEJARAH MENGENAI  LAHAN DI KENTINGAN BARU

Fenomena Sengketa area di Kentingan Baru sebenarnya sudah berlangsung lama sekitar tahun 90an. Sengketa lahan ini terjadi antara pihak pemerintah Surakarta dengan penduduk yang telah mendiami Kentingan baru, namun baru belakangan ini ramai dibicarakan dikarenakan adanya isu penggusuran dan relokasi yang akan dilakukan Dinas Tata Ruang Pemkot Surakarta dengan tujuan untuk mengubah pemukiman kumuh tersebut menjadi Area Hijau hutan kota. Lahan yang digunakan untuk permukiman di Kentingan Baru sebenarnya dulunya adalah lahan milik Pemilik Eigendom yang bersama Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada masa pemerintahan Orde Baru diminta namun baik Pemilik eigendom maupun Karaton Kasunanan Surakarta tidak diberi ganti rugi ,akhirnya oleh pemerintah Orde Baru dipakai untuk mendirikan  Universitas Sebelas Maret, dimana pihak universitas kemudian menghibahkan tanah tersebut kepada pemerintah kotamadya Surakarta. Tetapi pemerintah yang seharusnya mempunyai kewenangan terhadap lahan  tersebut malah tidak memperhatikannya.
Masyarakat  yang telah lama dan secara turun menurun yang mendapat Palilahdalem dari Pemilik Hak Eigendom dan Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang bermukim di lahan tersebut untuk bertempat tinggal di Surakarta tetap bermukim di area tersebut . Dalam hal ini baik Pemilik Hak eigendom maupun Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat  merasa mendapatkan tekanan sehingga kurang bisa berwenang untuk melindungi warganya yang telah mendapat Palilahdalem dari Pemilik Hak Eigendom dan Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pemerintah memaksakan bahwa lahan tersebut harus digunakan sebagai hutan kota . Pemerintah kemudian secara paksa mengambil tindakan terhadap permukiman di lahan tersebut. Penduduk yang tinggal di lahan tersebut kemudian dipindahkan atau direlokasikan ke tempat lain sehingga berubah menjadi lahan tidur.
Akhirnya timbul permasalahan baru, yaitu setelah beberapa tahun kemudian lahan tidur terbengkalai tersebut kembali dihuni oleh pendatang baru lagi. Kemudian terjadi kecemburuan sosial antara penduduk yang dulunya direlokasi dengan pendatang baru tersebut. Penduduk yang dulunya direlokasi mendapat tempat yang tidak strategis dan lebih terpencil daripada di Kentingan Baru kemudian melakukan protes kepada pemerintah karena pemerintah dianggap kurang adil. Untuk memecahkan masalah tersebut akhirnya pemerintah Surakarta mengambil tindakan dengan berencana untuk melakuakan aksi arogansi dengan cara penggusuran dan relokasi kembali terhadap area di Kentingan Baru tersebut.

C. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENJARAHAN LAHAN DI KENTINGAN BARU
Narasumber 1
o Nama : Dewi Murdaningsih (nama samaran)
o Alamat : Panggungrejo RT 02/23
o Tanggapan : Awal mula berdiri merupakan tanah milik Pemilik Hak Eigendom dan Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang selanjutnya oleh pemerintah Orde Baru dipakai untuk mendirikan   UNS, dan sebagian dipakai untuk bancakan pejabat di masa Orde Baru sehingga muncul sebagian lahan itu dari milik pribadi yaitu pejabat DPR atau polisi dengan sertifikat yangmasih diragukan , diketahui salah satu pemiliknya bernama Bapak Gito. Tanah Sengketa di Kentingan Baru hampir mirip dengan sengketa penggusuran wilayah di sekitar Solo Techno Park ( sekarang ini ). Kentingan Baru merupakan permukiman yang belum  bersertifikat ,dikarenakan pihak aparat kelurahan kurang kooperatif pada warga Magersari . Belum mempunyai RT dan RW sampai sekarang, karena tidak diakui oleh pemerintah. Permukiman di Kentingan Baru berupa blok – blok yang  mempunyai paguyuban yang bernama PAGUYUBAN HARAPAN JAYA. Kembalinya permukiman Magersari berijin dari Pamilik Hak Eigendom dan Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat seiring dengan menangnya PDIP pada reformasi, karena kebanyakan dari mereka adalah anggota PDIP. Masyarakat Panggungrejo umunya tidak perduli dengan masyarakat Kentingan Baru, karena bagi mereka itu bukan urusan mereka, yang penting tidak saling mengganggu.

Narasumber 2
o Nama : Ibu Marhaeni (nama samaran)
o Alamat : Panggungrejo RT 03/23
o Tanggapan : Dahulu daerah Kentingan Baru merupakan lahan Magersari, dengan sertifikat milik Pemilik Hak Eigendom dan Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tapi tiba – tiba datang orang – orang yang mengaku mempunyai sertifikat dari BPN. Daerah Kentingan Baru tidak mempunyai RT dan RW dan hanya dibuat blok – blok. KTP atau surat lainnya masih di "anak tirikan" oleh oknum-oknum pemerintah Kotamadya Surakarta. Penduduk sekitar Kentingan Baru tidak perduli dengan adanya permukiman Magersari yang mereka sebut dengan lahan sengketa, asalkan penduduknya tidak mengganggu. Di Kentingan Baru terdapat paguyuban yang bernama PAGUYUBAN HARAPAN JAYA. Mereka kadang mendapat bantuan dari wakil walikota Solo saat ini jika kekurangan. Untuk RT atau RW belum dibentuk oleh pemerintah.

Narasumber 3
o Nama : Ibu Wimbawati (nama samaran)
o Alamat : Panggungrejo RT 03/23
o Tanggapan : Kentingan Baru merupakan tanah bancakan (bagi-bagi lahan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat .red), pertama yang mempunyai salah satu anggota polisi, lahannya sudah tersertifikat yang keabsahannya masih diragukan  yang  ditempati oleh orang – orang Magersari dengan membuat kavling yang terdiri dari blok – blok, yang perkiraan terdapat 200 kepala keluarga. Tidak ada RT atau RW.

D. PENUTUP
Kentingan Baru merupakan salah satu daerah yang terletak sebelah Timur UNS. Kentingan Baru tidak dapat disebut sebagai RT atau Rw atau dusun, karena masih ditelantarkan oleh pemerintah. Permukiman di Kentingan Baru dapat disebut permukiman Adat (Magersari). Permukimannya berupa blok – blok yang  terdapat paguyuban yang bernama PAGUYUBAN HARAPAN JAYA yang diketuai oleh seorang pimpinan. Kentingan Baru merupakan lahan milik Pemilik Hak Eigendom (Ahli Warisnya) dan Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang pada masa pemerintah Orde Baru diminta tanpa ganti rugi untuk didirikan UNS , oleh pemerintah daerah disisakan sekitar 2 HA menjadi lahan bancakan oknum-oknum pejabat semasa Orde Baru, sehingga menyebabkan penduduk Magersari yang bertempat tinggal membuat permukiman ditempat tersebut Penduduknya sekitar 200 kepala keluarga, sebenarnya masyarakat di Kentingan Baru merupakan masyarakat yang terbuka tetapi berhati – hati kepada orang asing yang memasuki wilayahnya, karena mereka takut orang asing yang memasuki wilayahnya mengusik rumah mereka. Warga di Kentingan Baru mayoritas bekerja sebagai pemulung, pedagang dan sector informal lainnya dengan pendapatan yang masih sangat rendah dengan tingkat pendidikan hanya lulusan SD atau SMP, sedangkan anak-anak mereka kebanyakan juga putus sekolah. Karena pemerintah menelantarkan warga Magersari ,sehingga mereka nasih menggunakan KTP diluar Kecamatan Jebres.
Tanggapan masyarakat sekitar terhadap Kentingan Baru pada umumnya masyarakat sekitar tidak perduli dengan masyarakat Kentingan Baru, karena bagi mereka itu bukan urusan mereka, yang penting tidak saling mengganggu. Sedangkan rencana penggusuran dan relokasi perukiman di Kentingan Baru pada akhirnya juga menjadi sebuah pro kontra di kalangan manyarakat sekitar. Masyarakat yang setuju dengan penggusuran beralasan bahwa daerah tersebut sudah tidak layak huni dan rawan kriminalitas karena dengan status tingkat pendidikan dan pendapatan yang masih sangat rendah maka daerah tersebut malah dijadikan tempat berkumpulnya preman, pengamen dan pencopet, hal inilah tindakan menelantarkan warganya yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan yang tidak setuju dikarenakan adanya Kentingan Baru membuat jalan penghubung menjadi ramai dan tidak terlalu sepi. Dikawatirkan bila memang terjadi penggusuran maka daerah yang akan dipaksakan pemerintah untuk dijadikan hutan kota tersebut menjadi sepi dan rawan dengan kriminalitas terutama pada malam hari. Masyarakat yang kontra tersebut berpendapat bahwa penggusuran tidak harus dilakukan tetapi cukup dengan penataan kembali daerah Kentingan Baru sehingga lebih tertata rapi dan pemerintah mau mengakui warga Magersari tersebut dengan membuatkan RT dan RW, dan warga bisa mempunyai KTP berkependudukan sebagai warga KENTINGAN BARU.

In English :

PERCEPTION OF LEGAL PRACTICES ABOUT THE RESPECTED CITIZEN IN KENTINGAN BARU AREAPosted: 18 April 2011 in KP Hadiwidjojo, SH

A. THE LOCATION OF KENTINGAN BARU AREAThe new interest is one of the Magersari settlements in the Surakarta area located east of Sebalas University in March. Magersari is an area or land inhabited by people descending on the basis of Palilahdalem from Eigendom Owner who has official permission to erect a building from the Owner of the Eigendom Rights and from The Palace of  Kasunanan Surakarta Hadiningrat , which is generally built on the land of the Owner of the Right Eigendom or on a clear land owner , which is categorized state land. The New Kentingan lies at latitude 7 ° 33'34.60 "S and 110 ° 51'36.67" E. Kentingan Baru is a dispute settlement between the government and residents who live in the region. The location and boundaries of the New Kentingan can be seen in the image below:Gmb1: Location of  Kentingan Baru areaWhile the pattern of settlement development in Kentingan Baru is triangle development is the development of settlements with a triangle pattern. This pattern is formed as a result of the intersection between the eastern boundary wall of UNS with the connecting road between the back of the campus with the front road of the campus. The pattern of settlement can be seen in the picture below:Gmb 2: Triangle Development Pattern in Kentingan BaruB. HISTORY OF LAND IN KENTINGAN BARU AREAThe phenomenon of territorial dispute in Kentingan Baru actually lasted long time around 90s. This land dispute occurred between the government of Surakarta and the residents who have inhabited the new Kentingan, but recently lately discussed because of the issue of evictions and relocation will be done the Office of Spatial Pemkot Surakarta with the aim to convert the slum to the Green Area of ​​urban forest. Land used for settlements in Kentingan Baru actually used to be land owned by Eigendom Owners who along with Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat during the New Order government was requested but neither the Owners of eigendom nor Karaton Kasunanan Surakarta were not given compensation, finally by the New Order government was used to establish the University of Eleven March, where the university then grants the land to the municipality of Surakarta. But the government that should have authority over the land does not even pay attention to it.The old and declining society that got Palilahdalem from the Owners of the Rights of Eigendom and Karaton Sunanate Surakarta Hadiningrat who settled in the land to live in Surakarta still live in the area. In this case both the Owners of the Hak eigendom and the Surakarta Hadiningrat Sunanate Karaton feel under pressure so that they are less able to protect their citizens who have obtained Palilahdalem from the Owners of the Eigendom Rights and the Surakarta Hadiningrat Sunanate Karaton. The government insists that the land should be used as urban forest. The government then forcibly took action against the settlements on the land. Residents who live on the land are then moved or relocated to another place so that it turns into a sleeping field.Finally arise a new problem, that is after a few years later the abandoned sleeping land is re-populated by newcomers again. Then there was social jealousy between the inhabitants who had been relocated with the newcomers. Residents who had been relocated had less strategic and more remote places than in Kentingan Baru and then protested to the government because the government was considered unfair. To solve the problem, the government of Surakarta finally took action by planning to do arrogance action by eviction and relocation to the area in Kentingan Baru.



C. COMMUNITY PERCEPTION ON LAND IMPACTS IN KENTINGAN BARU AREA

Resource 1

o Name: Dewi Murdaningsih (pseudonym)

o Address: Panggungrejo RT 02
Response: Initial standing was owned by Owner of Rights of Eigendom and Karaton of Sunanate Surakarta Hadiningrat which later by New Order government was used to establish UNS, and partly used to bancakan officials in the New Order era so that some of the land came from private property that is DPR or police officer with a certificate that is still doubtful, known to one of its owners named Mr. Gito. The Land of Disputes in Kentingan Baru is almost similar to the dispute over the area around Solo Techno Park (now). Kentingan Baru is a settlement that has not been certified, because the village officials are less cooperative on the citizens Magersari. Not have RT and RW until now, because it is not recognized by the government. Settlements in Kentingan Baru are blocks that have a community called PAGUYUBAN HARAPAN JAYA. The return of the Magersari settlement was granted from Pamilik Hak Eigendom and Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat along with the PDIP's win on reformation, as most of them are PDIP members. Panggungrejo people generally do not care about the Kentingan Baru community, because for them it is not their business, it is important not to interfere with each other.

 Resource 2

o Name: Mrs. Marhaeni (pseudonym)

o Address: Panggungrejo RT 03
 o Response: Formerly New Kentingan area is Magersari land, with a certificate belonging to Own Right Eigendom and Karaton Surakarta Sultanate. But suddenly came the people who claimed to have a certificate from BPN. New Kentingan area does not have RT and RW and only blocks are created. KTP or other letter still in the "stepchild" right by the elements of the government of Surakarta Municipality. The residents around Kentingan Baru do not care about the settlement of Magersari which they call the disputed land, as long as the inhabitants do not interfere. In Kentingan Baru there is a community called PAGUYUBAN HARAPAN JAYA. They sometimes get help from the deputy mayor of Solo at this time if the shortcomings. For RT or RW has not been established by the government.

Resource 3
 

Name: Mrs. Wimbawati (pseudonym)

Address: Panggungrejo RT 03
 Response: New Kentingan is bancakan land (for the land done by the officials of the official .red), first of which has one of the police officers, the land is already certified which its validity is still in doubt which is occupied by the Magersari people by making a plot consisting of the blocks, which estimates there are 200 family heads. No RT or RW.

 D. CLOSINGKentingan Baru is one of the areas located east of UNS. Kentingan Baru can not be referred to as RT or Rw or hamlet, because it is still neglected by the government. Settlements in Kentingan Baru can be called Adat settlements (Magersari). The settlement is in the form of blocks which there is a community called PAGUYUBAN HARAPAN JAYA, headed by a leader. The New Interest is the land owned by the Owner of the Right of Eigendom and the Surakarta Hadiningrat Sultanate Karaton which in the time of the New Order government was requested without compensation for the establishment of UNS, by the local government left about 2 HA into the bancakan lands of officials during the New Order, causing the resident Magersari residents to make settlements at the place The inhabitants are about 200 heads of households, in fact people in Kentingan Baru are open but careful to foreigners entering their territory, because they are afraid of foreigners entering their territory harass their homes. Citizens in Kentingan Baru mostly work as scavengers, traders and other informal sectors with very low incomes with only primary or junior high school graduates, while most of their children also drop out of school. Because the government abandoned the Magersari residents, so they nasih use ID cards outside District Jebres.The response of the surrounding community to the Kentingan Baru in the general community does not care about the Kentingan Baru community, because for them it is not their business, it is important not to interfere with each other. While the plan of eviction and relocation of settlements in Kentingan Baru in the end also become a pros cons among the surrounding community. People who agree with the evictions argue that the area is not suitable for habitation and crime because the status of education and income levels are still very low then the area is instead used as a gathering place of thugs, street singers and pickpockets, this is the act of abandoning citizens conducted by the government. While that does not agree because of the Kentingan Baru make the connecting road to be crowded and not too quiet. It is feared that if the evictions happen then the area that will be forced by the government to be used as the city forest becomes deserted and prone to crime especially at night. The counter-conspirators argue that eviction should not be done but simply by reorganizing the Kentingan Baru area so that it is more organized and the government is willing to acknowledge the Magersari citizens by making RT and RW, and citizens can have ID cards as citizens of KENTINGAN BARU AREA.

In Dutch:


PERCEPTIE VAN JURIDISCHE PRAKTIJKEN OVER DE GERECHTELIJKE BURGER IN KENTINGAN BARUGeplaatst: 18 april 2011 in KP Hadiwidjojo, SH

A. DE LOCATIE VAN HET KENTINGAN-BARUGEBIEDDe nieuwe interesse is een van de nederzettingen in Magersari in het gebied Surakarta, ten oosten van Sebelas Maret University. Magersari is een gebied of land dat wordt bewoond door mensen die afstammen op basis van Palilahdalem van de eigenaar van het Eigendom, die officiële toestemming heeft om een ​​gebouw te bouwen van de eigenaar van de eigendomsrechten en van het paleis van Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dat over het algemeen is gebouwd op het land van de eigenaar van het juiste Eigendom of op een duidelijke landeigenaar, die gecategoriseerd staatsbasis is. De Nieuwe Kentingan ligt op 7 ° 33'34.60 "S en 110 ° 51'36.67" E. Kentingan Baru is een geschillenregeling tussen de overheid en inwoners die in de regio wonen. De locatie en grenzen van de Nieuwe Kentingan zijn te zien in de afbeelding hieronder:Gmb1: Locatie van het gebied Kentingan BaruTerwijl het patroon van nederzettingenontwikkeling in Kentingan Baru driehoeksontwikkeling is, is de ontwikkeling van nederzettingen met een driehoekspatroon. Dit patroon wordt gevormd als een resultaat van de kruising tussen de oostelijke grensmuur van UNS met de verbindingsweg tussen de achterkant van de campus en de voorste weg van de campus. Het patroon van de nederzetting is te zien in de onderstaande afbeelding:Gmb 2: Triangle ontwikkelingspatroon

 B. GESCHIEDENIS VAN HET LAND IN HET GEBIED VAN KENTINGAN BARUHet fenomeen van territoriale geschillen in Kentingan Baru duurde eigenlijk lang rond de jaren '90. Dit landconflict vond plaats tussen de regering van Surakarta en de bewoners die de nieuwe Kentingan hebben bewoond, maar onlangs nog is besproken vanwege de kwestie van huisuitzettingen en de verhuizing zal worden gedaan door het Bureau van Spatial Pemkot Surakarta met als doel de sloppenwijk om te vormen tot de Groene Gebied van stedelijk bos. Land dat werd gebruikt voor nederzettingen in Kentingan Baru was in feite eigendom van Eigendom Eigenaren die samen met Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tijdens de regering van de Nieuwe Orde werd gevraagd, maar noch de Eigenaren van eigendom noch Karaton Kasunanan Surakarta kregen geen compensatie, uiteindelijk door de Nieuwe Orde de overheid werd gebruikt om de universiteit van Elf maart op te richten, waar de universiteit het land vervolgens aan de gemeente Surakarta toekent. Maar de overheid die gezag over het land zou moeten hebben, besteedt er zelfs geen aandacht aan.De oude en neergaande samenleving die Palilahdalem kreeg van de eigenaren van de rechten van het Eigendom en Karaton Sunanate Surakarta Hadiningrat die zich in het land vestigden om in Surakarta te wonen, wonen nog steeds in het gebied. In dit geval voelen zowel de eigenaren van de rechten van het eigendom als de Surakarta Hadiningrat Sunanate Karaton onder druk, zodat ze minder in staat zijn om hun burgers die Palilahdalem verkregen hebben te beschermen tegen de eigenaren van de eigendomsrechten en de Surakarta Hadiningrat Sunanate Karaton. De regering dringt erop aan dat het land als stedelijk bos moet worden gebruikt. De regering ondernam vervolgens met geweld actie tegen de nederzettingen op het land. Bewoners die op het land wonen, worden vervolgens verplaatst of verplaatst naar een andere plaats zodat het een slaapveld wordt.Eindelijk ontstaat er een nieuw probleem, dat is na een paar jaar later het verlaten slaapland opnieuw wordt bevolkt door nieuwkomers. Toen was er sociale jaloezie tussen de bewoners die met de nieuwkomers waren verhuisd. Bewoners die waren verhuisd hadden minder strategische en meer afgelegen plaatsen dan in Kentingan Baru en protesteerden vervolgens tegen de regering omdat de overheid als oneerlijk werd beschouwd. Om het probleem op te lossen, heeft de regering van Surakarta eindelijk actie ondernomen door te plannen om arrogantie te ondernemen door uitzetting en verhuizing naar het gebied in Kentingan Baru.

 C. PERCEPTIE VAN DE GEMEENSCHAP OP DE LANDEXPACTEN IN HET GEBIED VAN KENTINGAN BARUResource 1o Naam: Dewi Murdaningsih (pseudoniem)o Adres: Panggungrejo RT 02Reactie: De oorspronkelijke status was eigendom van de eigenaar van de rechten van het Eigendom en Karaton van Sunanate Surakarta Hadiningrat, die later door de regering van New Order werd gebruikt om UNS op te richten, en gedeeltelijk werd gebruikt voor bancakan-functionarissen in het New Order-tijdperk, zodat een deel van het land van privé kwam eigendom dat DPR of politieagent is met een certificaat dat nog steeds twijfelachtig is, bekend bij een van de eigenaren met de naam Mr. Gito. De Land of Disputes in Kentingan Baru is bijna gelijk aan het geschil over het gebied rond Solo Techno Park (nu). Kentingan Baru is een nederzetting die niet is gecertificeerd, omdat de dorpsbestuurders minder meewerken aan de burgers van Magersari. Tot nu toe geen RT en RW, omdat het niet wordt herkend door de overheid. Nederzettingen in Kentingan Baru zijn blokken met een gemeenschap genaamd PAGUYUBAN HARAPAN JAYA. De terugkeer van de nederzetting in Magersari werd toegekend door Pamilik Hak Eigendom en Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, samen met de overwinning van de PDIP op de hervorming, omdat de meeste van hen PDIP-leden zijn. Panggungrejo-mensen geven in het algemeen niet om de Kentingan Baru-gemeenschap, want voor hen is het niet hun zaak, het is belangrijk om elkaar niet te hinderen.

Resource 2

o Naam: Mevr. Marhaeni (pseudoniem)

o Adres: Panggungrejo RT 03

  o Reactie: Vroeger New Kentingan gebied is Magersari land, met een certificaat behorende tot eigen recht Eigendom en Karaton Soerakarta. Maar opeens kwamen de mensen die beweerden een certificaat van BPN te hebben. Het nieuwe Kentingan-gebied heeft geen RT en RW en er worden alleen blokken aangemaakt. KTP of een andere brief staat nog steeds in het 'stiefkind', recht door de elementen van de regering van de gemeente Surakarta. De bewoners rond Kentingan Baru geven niets om de nederzetting van Magersari, die ze het betwiste land noemen, zolang de inwoners zich er niet mee bemoeien. In Kentingan Baru is er een gemeenschap genaamd PAGUYUBAN HARAPAN JAYA. Ze krijgen op dit moment soms hulp van de loco-burgemeester van Solo als de tekortkomingen. Want RT of RW is niet door de overheid opgezet.

Resource 3


Naam: Mevr. Wimbawati (pseudoniem)

Adres: Panggungrejo RT 03

  Reactie: Kentingan Baru is Bancakan-land (voor het land gedaan door de functionarissen van de officiële .red), waarvan de eerste een van de politieagenten heeft, het land is reeds gecertificeerd waarvan de geldigheid nog steeds twijfelachtig is en dat wordt bezet door de Magersari mensen door een plot te maken dat bestaat uit de blokken, die schatten dat er 200 familiehoofden zijn. Geen RT of RW.

 D. SLUITINGKentingan Baru is een van de gebieden ten oosten van UNS. Kentingan Baru kan niet worden aangeduid als RT of Rw of gehucht, omdat het nog steeds wordt verwaarloosd door de overheid. Nederzettingen in Kentingan Baru kunnen Adat-nederzettingen (Magersari) worden genoemd. De nederzetting heeft de vorm van blokken, een gemeenschap genaamd PAGUYUBAN HARAPAN JAYA, geleid door een leider. De nieuwe rente is het land dat eigendom is van de eigenaar van het eigendomsrecht en het Surakarta Hadiningrat-sultanaat Karaton, dat in de tijd van de regering van de Nieuwe Orde werd gevraagd zonder compensatie voor de oprichting van UNS, door de lokale overheid met ongeveer 2 hectare in de bancakan landt van ambtenaren tijdens de Nieuwe Orde, waardoor de inwoners van Magersari nederzettingen vestigen op de plaats De bewoners zijn ongeveer 200 hoofden van huishoudens, in feite zijn mensen in Kentingan Baru open maar voorzichtig voor buitenlanders die hun grondgebied betreden, omdat ze bang zijn voor buitenlanders die hun grondgebied binnenkomen, kwellen hun huizen. Burgers in Kentingan Baru werken meestal als aaseters, handelaars en andere informele sectoren met zeer lage inkomens, met alleen lagere of middelbare school afgestudeerden, terwijl de meeste van hun kinderen ook stoppen met school. Omdat de regering de inwoners van Magersari in de steek liet, gebruiken ze nasih ID-kaarten buiten District Jebres.De reactie van de omringende gemeenschap op de Kentingan Baru in de algemene gemeenschap geeft niets om de Kentingan Baru-gemeenschap, omdat het voor hen niet hun zaak is, het is belangrijk om elkaar niet te hinderen. Terwijl het plan van uitzetting en verhuizing van nederzettingen in Kentingan Baru uiteindelijk ook een voorsituatie wordt in de omringende gemeenschap. Mensen die het eens zijn met de huisuitzettingen beweren dat het gebied niet geschikt is voor bewoning en criminaliteit omdat de status van het onderwijs en het inkomensniveau nog steeds erg laag zijn, terwijl het gebied in plaats daarvan wordt gebruikt als verzamelplaats van misdadigers, straatzangers en zakkenrollers, dit is de daad van het opgeven van door de overheid geleide burgers. Hoewel dat niet eens is vanwege de Kentingan Baru, moet de verbindingsweg druk zijn en niet te stil. Er wordt gevreesd dat als de uitzettingen plaatsvinden, het gebied dat door de overheid zal worden gedwongen om als stadsbos te worden, verlaten wordt en gevoelig is voor criminaliteit, vooral 's nachts. De tegenconcurrenten stellen dat uitzetting niet moet worden gedaan, maar eenvoudigweg door het Kentingan Baru-gebied zodanig te reorganiseren dat het meer georganiseerd is en de regering bereid is de burgers van Magersari te erkennen door RT en RW te maken, en burgers identiteitskaarten als burgers van KENTINGAN BARU-GEBIED.