Langsung ke konten utama

Laster die altijd wordt gevoerd aan de Kentingan Baru (Fitnah-fitnah yang selalu diumpankan pada warga Kentingan Baru)


SOLO - Het stadsbestuur (stadsbestuur) Surakarta probeert de vermeende verkoop en aankoop van land op het landconflict Kentingan Baru, Jebres te ontrafelen. Indien veroordeeld, zal de dader worden beschuldigd van strafrechtelijke sancties.
De illegale praktijk ontstond nadat het stadsbestuur een rapport ontving van burgers over vermeende landgrepen
(deze term ontstaat omdat de UUPA populistisch is, maar wordt omringd door kapitalistische regulering.De landroof wordt veroorzaakt door de oriëntatie van de ontwikkeling van het Nieuwe Orde-regime die prioriteit geeft aan de groei van industrieel kapitaal en overheidsprojecten in plaats van de belangen van de massa's van de agrarische bevolking, dus zijn oriëntatie is om de investeerders legaliteitssteun te bieden grote en overheidsprojecten om de inbeslagneming / modellering van staatsgronden te doen die vroeger het land van  Eigendom Verponding waren).. De resultaten van een tijdelijk onderzoek, zijn er 37 landcertificaten op het landoppervlak van 1 hectare.
Er zijn echter veel feiten uit het veld op komst nieuwe bezetting die ongeveer 57 hoofd van het gezin (KK) bezette
burgers die een land van de staat aanvragen.. De eigenaar beweerde dat hij een bepaald persoon geld had gegeven om in Kentingan Baru te verblijven.
"Dit rapport (aantijging van landroof, rood) hebben we al een tijdje ontvangen, maar we moeten ook zorgen voor de verordening voordat we actie ondernemen," zei hoofd openbare orde en Satpol PP Openbare orde Surakarta Agus Sis Wuryanto aan Jawa Pos Radar Solo,
(19/3).

SOLO – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta berusaha mengungkap dugaan jual beli tanah di lahan sengketa Kentingan Baru, Jebres. Jika terbukti bersalah, pelaku bakal dijerat dengan hukuman pidana.
Praktik ilegal tersebut mencuat setelah pemkot menerima laporan warga terkait dugaan penyerobotan lahan ( istilah ini muncul dikarenakan UUPA bersifat populis namun dikelilingi oleh peraturan yang kapitalistik.Perampasan/penyerobotan tanah disebabkan oleh orientasi pembangunan rejim Orde Baru yang mendahulukan pertumbuhan modal industri dan proyek-proyek pemerintah dari pada kepentingan penguasaan agraria rakyat banyak,sehingga orientasinya adalah memberi dukungan legalitas pada pemodal besar maupun proyek pemerintah untuk melakukan perampasan/penyerobotan tanah-tanah negara yang dulunya adalah tanah Hak Eigendom Verponding).Hasil penyelidikan sementara, ada 37 sertifikat tanah yang manipulatif di lahan seluas 1 hektare tersebut.
Namun, fakta lapangan banyak bermunculan hunian baru yang ditempati sekitar 57 kepala keluarga (KK) warga negara yang memohon tanah negara. Pemilik rumah mengaku telah memberikan sejumlah uang kepada oknum tertentu agar dapat tinggal di Kentingan Baru.
“Laporan ini (dugaan penyerobotan lahan, Red) sudah kami terima cukup lama. Tapi, kami kan juga harus memastikan regulasinya terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan,” tegas Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Surakarta Agus Sis Wuryanto kepada Jawa Pos Radar Solo, Senin (19/3).

 SOLO - The City Government (City Government) Surakarta trying to uncover the alleged sale and purchase of land on the land dispute Kentingan Baru, Jebres. If convicted, the offender will be charged with criminal penalties (this term arises because the UUPA is populist but is surrounded by capitalistic regulation. The land grab is caused by the orientation of the New Order regime's development which prioritizes the growth of industrial capital and government projects rather than the interests of the agrarian masses of the people, so its orientation is to provide legality support to the financiers large and government projects to undertake the seizure / landscaping of state lands that used to be the land of  Eigendom Verponding)..
The illegal practice arose after the city government received a report of citizens regarding alleged land grabs. The results of a temporary investigation, there are 37 land certificates on the land area of 1 hectare.
However, many field facts emerging new occupancy which occupied about 57 head of family (KK)
citizens who are applying for state land. The landlord claimed to have given some money to a certain person in order to stay in Kentingan Baru.
"This report (allegation of land grabs, Red) we have received for quite a while. But, we also must ensure the regulation before taking action, "said Head of Public Order and Satpol PP Public Order Surakarta Agus Sis Wuryanto to Jawa Pos Radar Solo,
(19/3).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Menelaah dan Meneliti Kasus Sengketa Pertanahan dan adanya praktik-praktik ilegal dalam mendapatkan sertifikat SHM tanah di Kentingan Baru

Ditulis oleh : KPH.Danoewidjojo,SH,MH Pembahasan diawali dengan isi didalam teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia,yaitu : "...pemindahan kekoeasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkatsingkatnja...". Dalam hal yang termaktub pada teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan terlebih lagi Pemerintah Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Praja Mangkunegaran (Pemerintah Swapraja) dimasukkan didalam Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan didalam Pemerintah Kota Surakarta ,dan sekarang hanya menjadi hanya sebatas cagar budaya saja,berakibat kekuasaan politik dan tanah-tanah Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat maupun tanah-tanah Eigendom milik pribadi sentana/kerabat Raja Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pun,menjadi carut marut dan akhirnya dikuasai oleh Negara dan menjadi Tanah Negara (TN). Begitu pula yang terjadi pada warga yang dulu mendiami secara Magersari didalam wilayah kampus UNS dan juga Kenting...

Kasus Kenthingan Baru, Ini Janji Satpol PP Pada Warga Kentingan Baru

17 April 2018 | 22:29 | Heru Murdhani - Timlo.net  baca juga di : http://www.timlo.net/baca/68719763013/kasus-kenthingan-baru-ini-janji-satpol-pp/http://www.timlo.net/baca/68719763013/kasus-kenthingan-baru-ini-janji-satpol-pp/ Solo — Keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solo dalam penanganan sengketa lahan di Kenthingan Baru menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan warga yang tinggal di Kenthingan baru. Satpol PP berdalih bahwa keterlibatan mereka hanya menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. “Kehadiran Satpol PP ini sesuai dengan tupoksi. Karena menyangkut keamanan, ketertiban dan kententeraman masyarakat,” ucap Kepala Satpol PP setempat, Sutardjo, Selasa (17/4). Dikatakan konflik antara pihak warga yang menempati tanah di Kenthingan Baru dan pihak yang mengklaim dirinya pemilik lahan, berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. “Disitulah, Satpol PP boleh masuk,” ujarnya...

Relatie Heer Koesen of Colonel BKPH.Poerbodiningrat met de Oorsprong van Kampong Djebres naam die later in Desa Djebres veranderd in 1882 (Kaitannya Heer Koesen atau Kolonel BKPH.Poerbodiningrat dengan Asal Usul Nama Kampong Djebres yang nantinya berubah menjadi Desa Djebres pada tahun 1882)

Geschiedenis Kademangan Djebres, vóór 1825 , tot Heer Koesen eigenaar van Desa Djebres  jaar 1882 .  Er is een koninkrijk van het Pajang Sultanaat dat Koninkrijk is op Java als continuïteit van het Demak koninkrijk van Bintoro, een kort verhaal van het Sultanaat van Pajang op een dag vond er een opvolgingsgebeurtenis van Pajang's troon plaats tussen Pangeran Benawa of ook Pangeran Praboewidjojo die Ndalem Kepangeranan in Kampong Sala hebben (nu is de naam veranderd in Kademangan Djebres, Kampong Djebres en vervolgens Desa Djebres , dat zich in de buurt van de Campus UNS tot het subdistrict Jebres bevindt). Laweyan genoemd). En opvolging gewonnen door Ngabehi Loring Market of vaak Panembahan Senapati R, Danang Sutowidjojo. Er wordt gezegd dat in Kampong Sala of Kademangan Sala dit de plaats is van zijn basiskamp Soldiers Telik Sandi (intelligence .red) Pajang Sultanate tot de era Mataram Islam Kuta Gede vervolgens Mataram in Karta veranderde, daarna verander...