BPN Gevraagd om land te meten voor het afwikkelingsproces voor langdurig ingezetenen in Kentingan Baru (BPN Diminta Ukur Lahan untuk Proses Pensertifikatan warga yang sudah lama menetap di Kentingan Baru)
pemberitaan ini salah, jangan dibaca : https://www.jawapos.com/read/2018/04/13/204101/bpn-diminta-ukur-ulang-lahan-di-kentingan-baru
Penghuni lahan di Kentingan Baru akan dibantu proses pensertifikatan lahan. (Ari Purnomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Rencana penertiban menuju proses pendaftaran tanah dan pensertifikatan atas nama warga yang sudah lama menempati di lahan Ketingan Baru, Jebres, Solo, Jawa Tengah (Jateng), terus berlanjut. Minggu depan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solo akan mendukung warga untuk pensertifikatan atas nama warga terkait guna membahas permasalahan ini.
Selanjutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan melakukan pertemuan lagi dengan yang mengaku para pemilik sertifikat agar bersedia untuk meninggalkan lokasi. Pemerintah Kota Surakarta sudah menyiapkan dana sebesar Rp 20 juta untuk setiap para pemilik sertifikat sebagai dana kompensasi.
Disinggung mengenai adanya papan yang mengatasnamakan Pemilik Hak Eigendom di lahan tersebut, Agus menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemilik Hak Eigendom dan Paguyuban. Sebab lahan tersebut sudah ditempati oleh warga pada waktu yang cukup lama. Yakni, warga adat . Jadi jika ada pihak yang memasang plakat pengumuman tersebut, tidak akan berdampak pada proses pensertifikatan dan pemberian status pada warga Kentingan Baru.
Lees toch :
The Nationale Land Agency (BPN) is also required to support residents processing land registration to certify on behalf of long-time residents on land that is still disputed by the certificate owner. "Later we will ask the BPN to conduct the land measurement in accordance with the request of the residents because all the data of the residents are in their community (Paguyuban Harapan Jaya .red)," explained Head of Public Order and Satpol PP Public Order of Solo City Agus Sis Wuryanto to JavaPos.com , Friday (13/4).
Agus continued, the land registration is shown to facilitate the citizens who will register the land to be immediately issued SHM Certificate to comply with Regulation No.8 year 2016, related to IMB and UN. Given, the land located in East Sebelas Maret Universiteit (UNS) consists of indigenous people who have long lived and settled on the land.
So before the land registration is done, the land can be detailed according to the data available to the Paguyuban. "If the land is in accordance with the size, new in the bed (fenced)," said Agus.
Furthermore, the Stad Gouvernement (Pemkot) Solo will have another meeting with the claiming the owners of the certificate to be willing to leave the site. Surakarta City Government has prepared a fund of Rp 20 million for each of the owners of the certificate as a compensation fund.
Mentioned on the existence of a board on behalf of Eigendom Right Owners on the land, Agus insists his side will coordinate with the Owner of Eigendom and Paguyuban Rights. Because the land has been occupied by residents in a long time. Namely, indigenous people. So if any party put up the placard of the announcement, it will not affect the process of certification and granting status to citizens of Kentingan Baru.
JavaPos.com - Reguleringsplan voor registratie en certificatie van kadasters ten behoeve van inwoners die al lange tijd op het land Ketingan Baru, Jebres, Solo, Midden-Java (Midden-Java) hebben gewoond, gaat verder. Volgende week zal de Solo City politie-eenheid (Satpol PP) burgers ondersteunen om namens de bezorgde burgers te certificeren om het probleem te bespreken.
De National Land Agency (BPN) is ook verplicht om bewoners die grondregistratie verwerken te ondersteunen om namens langdurige ingezetenen te certificeren op grond die nog steeds wordt betwist door de certificaathouder. "Later zullen we de BPN vragen om de landmeting uit te voeren in overeenstemming met het verzoek van de bewoners, omdat alle gegevens van de bewoners in hun gemeenschap zijn (Paguyuban Harapan Jaya .red)," verklaarde Hoofd Openbare Orde en Satpol PP Openbare Orde van Solo Stad, Agus Sis Wuryanto naar JavaPos.com, vrijdag (13/4).
Agus ging verder, de grondregistratie blijkt de burgers te vergemakkelijken die het land zullen registreren voor een onmiddellijk afgegeven SHM-certificaat om te voldoen aan Verordening No.8 jaar 2016, met betrekking tot IMB en PBB. Gegeven, het land gelegen in Oost van Sebelas Maret Universiteit (UNS) bestaat uit inheemse mensen die lang hebben geleefd en zich op het land hebben gevestigd.
Dus voordat de registratie van het land is voltooid, kan het land worden gedetailleerd volgens de gegevens die beschikbaar zijn voor de Paguyuban. "Als het land in overeenstemming is met de grootte, nieuw in het bed (omheind)", zei Agus.
Verder zal de stadsregering (Pemkot) Solo opnieuw een bespreking houden met de bewering dat de eigenaars van het certificaat bereid zijn de site te verlaten. Surakartastad Gouvernement heeft een fonds van Rp 20 miljoen voorbereid voor elk van de eigenaren van het certificaat als een compensatiefonds.
Vermeld over het bestaan van een bestuur namens Eigendom Rechtse eigenaren op het land, benadrukt Agus dat zijn partij zal coördineren met de Eigenaar van het Eigendom en de Rechten van Paguyuban. Omdat het land al heel lang door bewoners wordt bewoond. Namelijk, inheemse mensen. Dus als een partij het aanplakbiljet van de aankondiging opplakt, heeft dit geen invloed op het proces van certificering en het verlenen van status aan burgers van Kentingan Baru.
Penghuni lahan di Kentingan Baru akan dibantu proses pensertifikatan lahan. (Ari Purnomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Rencana penertiban menuju proses pendaftaran tanah dan pensertifikatan atas nama warga yang sudah lama menempati di lahan Ketingan Baru, Jebres, Solo, Jawa Tengah (Jateng), terus berlanjut. Minggu depan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solo akan mendukung warga untuk pensertifikatan atas nama warga terkait guna membahas permasalahan ini.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga diminta untuk mendukung warga yang memproses pendaftaran tanah menuju pensertifikatan atas nama warga yang sudah lama menetap di lahan yang sekarang masih disengketakan oleh yang katanya pemilik sertifikat. "Nanti kami
akan meminta BPN melakukan pengukuran lahan sesuai dengan permintaan warga . Karena semua data warga itu ada di Paguyuban mereka (Paguyuban Harapan Jaya .red),"
terang Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota
Solo Agus Sis Wuryanto kepada JawaPos.com, Jumat (13/4).
Agus melanjutkan, pendaftaran tanah ditunjukkan untuk memfasilitasi warga yang akan mendaftarkan lahan-lahan tersebut agar segera dapat diterbitkan Sertifikat SHM guna memenuhi Perda No.8 tahun 2016,yang berhubungan dengan IMb,dan PBB. Mengingat,
lahan yang berlokasi di Timur Universitas Sebelas Maret (UNS) itu
terdiri dari warga masyarakat adat yang sudah lama menetap dan bermukim di lahan tersebut.
Sehingga sebelum dilakukan pendaftaran tanah dilakukan, lahan tersebut bisa
dirincikan sesuai dengan data yang ada pada Paguyuban. "Kalau lahannya
sudah sesuai dengan ukurannya, baru di bedeng (dipagari)," kata Agus.Selanjutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan melakukan pertemuan lagi dengan yang mengaku para pemilik sertifikat agar bersedia untuk meninggalkan lokasi. Pemerintah Kota Surakarta sudah menyiapkan dana sebesar Rp 20 juta untuk setiap para pemilik sertifikat sebagai dana kompensasi.
Disinggung mengenai adanya papan yang mengatasnamakan Pemilik Hak Eigendom di lahan tersebut, Agus menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemilik Hak Eigendom dan Paguyuban. Sebab lahan tersebut sudah ditempati oleh warga pada waktu yang cukup lama. Yakni, warga adat . Jadi jika ada pihak yang memasang plakat pengumuman tersebut, tidak akan berdampak pada proses pensertifikatan dan pemberian status pada warga Kentingan Baru.
Lees toch :
The Nationale Land Agency (BPN) is also required to support residents processing land registration to certify on behalf of long-time residents on land that is still disputed by the certificate owner. "Later we will ask the BPN to conduct the land measurement in accordance with the request of the residents because all the data of the residents are in their community (Paguyuban Harapan Jaya .red)," explained Head of Public Order and Satpol PP Public Order of Solo City Agus Sis Wuryanto to JavaPos.com , Friday (13/4).
Agus continued, the land registration is shown to facilitate the citizens who will register the land to be immediately issued SHM Certificate to comply with Regulation No.8 year 2016, related to IMB and UN. Given, the land located in East Sebelas Maret Universiteit (UNS) consists of indigenous people who have long lived and settled on the land.
So before the land registration is done, the land can be detailed according to the data available to the Paguyuban. "If the land is in accordance with the size, new in the bed (fenced)," said Agus.
Furthermore, the Stad Gouvernement (Pemkot) Solo will have another meeting with the claiming the owners of the certificate to be willing to leave the site. Surakarta City Government has prepared a fund of Rp 20 million for each of the owners of the certificate as a compensation fund.
Mentioned on the existence of a board on behalf of Eigendom Right Owners on the land, Agus insists his side will coordinate with the Owner of Eigendom and Paguyuban Rights. Because the land has been occupied by residents in a long time. Namely, indigenous people. So if any party put up the placard of the announcement, it will not affect the process of certification and granting status to citizens of Kentingan Baru.
JavaPos.com - Reguleringsplan voor registratie en certificatie van kadasters ten behoeve van inwoners die al lange tijd op het land Ketingan Baru, Jebres, Solo, Midden-Java (Midden-Java) hebben gewoond, gaat verder. Volgende week zal de Solo City politie-eenheid (Satpol PP) burgers ondersteunen om namens de bezorgde burgers te certificeren om het probleem te bespreken.
De National Land Agency (BPN) is ook verplicht om bewoners die grondregistratie verwerken te ondersteunen om namens langdurige ingezetenen te certificeren op grond die nog steeds wordt betwist door de certificaathouder. "Later zullen we de BPN vragen om de landmeting uit te voeren in overeenstemming met het verzoek van de bewoners, omdat alle gegevens van de bewoners in hun gemeenschap zijn (Paguyuban Harapan Jaya .red)," verklaarde Hoofd Openbare Orde en Satpol PP Openbare Orde van Solo Stad, Agus Sis Wuryanto naar JavaPos.com, vrijdag (13/4).
Agus ging verder, de grondregistratie blijkt de burgers te vergemakkelijken die het land zullen registreren voor een onmiddellijk afgegeven SHM-certificaat om te voldoen aan Verordening No.8 jaar 2016, met betrekking tot IMB en PBB. Gegeven, het land gelegen in Oost van Sebelas Maret Universiteit (UNS) bestaat uit inheemse mensen die lang hebben geleefd en zich op het land hebben gevestigd.
Dus voordat de registratie van het land is voltooid, kan het land worden gedetailleerd volgens de gegevens die beschikbaar zijn voor de Paguyuban. "Als het land in overeenstemming is met de grootte, nieuw in het bed (omheind)", zei Agus.
Verder zal de stadsregering (Pemkot) Solo opnieuw een bespreking houden met de bewering dat de eigenaars van het certificaat bereid zijn de site te verlaten. Surakartastad Gouvernement heeft een fonds van Rp 20 miljoen voorbereid voor elk van de eigenaren van het certificaat als een compensatiefonds.
Vermeld over het bestaan van een bestuur namens Eigendom Rechtse eigenaren op het land, benadrukt Agus dat zijn partij zal coördineren met de Eigenaar van het Eigendom en de Rechten van Paguyuban. Omdat het land al heel lang door bewoners wordt bewoond. Namelijk, inheemse mensen. Dus als een partij het aanplakbiljet van de aankondiging opplakt, heeft dit geen invloed op het proces van certificering en het verlenen van status aan burgers van Kentingan Baru.
Komentar
Posting Komentar